Strategi

  1. Memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses penataan kembali kelembagaan masyarakat, (bidang pendidikan, social, kesehatan dan ekonomi masyarakat) sebagai wujud nyata kerjasama UPI dan Pemda/Dinas/Instansi yang diimplementasikan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai mitra dalam krangka pemberdayaan masyarakat;
  2. Mendorong peran aktif instansi terkait, Perguruan Tinggi dan kalangan LSM untuk melakukan upaya bersama dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan kesewadayaan masyarakat;
  3. Memfasilitasi Instansi/Dinas terkait. Perguruan Tinggi, dengan lembaga swadaya masyarakat, agar mendayagunakan lembaga masyarakat sebagai titik masukan (entry point) dalam pelaksanaan program pembangunan dan sekaligus sebagai pendorong pengembangan prakarsa dan kemandirian masyarakat;
  4. Menguatkan pengimplementasian kebijakan perencanaan partisipatif (participatory planning) secara terpadu antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dan Pemerintah Daerah sebagai titik awal pembentukan pola pengembangan prakarsa dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
  5. Memperkuat basis data di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai sumber data utama dalam penyusunan rencana program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen dan Mahasiswa;
  6. Mendayagunakan tokoh masyarakat, kader pemberedayaan masyarakat sebagai fasilitator terdepan dalam pemberdayaan masyarakat difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPI, termasuk dalam memotivasi pengembangan prakarsa dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
  7. Memfasilitasi pembentukan jaringan kerja kesewadayaan antara lembaqga masyarakat desa dengan LSM dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia, dengan pola kerjasama setara yang terpokus pada upaya penguatan antar lembaga dan peningkatan keswadayaan masyarakat.
  8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mampu memfasilitasi pemerintah daerah untuk senantiasa menempatkan kebijakan dan peningkatan program kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui program pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat sebagai prioritas kebijakan dari program pemerintah daerah.